 |
 |
|
|
 |
|
| Topik /
Keagamaan |
|
| Muslim Luther | | By admin |
| Senin, 17-Januari-2005, 06:57:44 WIB |
150 klik |
 |
 |
|
|
Kompas,Jumat, 15 Oktober 2004
Muslim Luther
Oleh Sukidi Mulyadi
ISLAM memang butuh Luther untuk kemajuan dan pencerahan. Reformasi Protestan abad XVI, yang mengantarkan Eropa menjadi peradaban besar, diam-diam dikagumi dan ditangkap sejumlah pemikir sebagai satu pola/model reformasi dan pencerahan dalam Islam.
|
|
|
ISLAM memang butuh Luther untuk kemajuan dan pencerahan. Reformasi Protestan abad XVI, yang mengantarkan Eropa menjadi peradaban besar, diam-diam dikagumi dan ditangkap sejumlah pemikir sebagai satu pola/model reformasi dan pencerahan dalam Islam.
Al-Afghani (1838-1897) sejak awal bahkan sadar, satu-satunya penyebab kemajuan peradaban Barat adalah gerakan reformasi keagamaan yang dipelopori dan disebarluaskan Luther. Nikki R Keddie (1972) melukiskan betapa Islam sebenarnya memerlukan Luther telah menjadi favorit utama pemikiran Al-Afghani.
Iqbal (1877-1938) pun ikut mengapresiasi Luther sebagai musuh despotisme dalam agama dan emansipator kemanusiaan Eropa dari belenggu kepausan dan absolutisme keagamaan. Iqbal dikenang sebagai pemikir Islam yang meletakkan sendi-sendi reformasi dalam pemikiran dan pencerahan umat Islam.
Ajakan ideolog revolusi Iran ’Ali Syari’ati (1933-1977) kepada umat untuk terbuka terhadap protestanisme Islam memberi inspirasi intelektual Iran Hashem Aghajari menyampaikan pidato the call for Islamic protestantism, Juni 2002, sebagai kado perayaan ke-25 kematian Syari’ati. Namun, terlalu kuatnya oligarki elite, birokratisasi, dan hierarki keagamaan di Iran yang menjadi sasaran utama kritik pidatonya justru mengantar Aghajari pada penahanan dan akhirnya dijatuhi hukuman mati 6 November 2002.
INDONESIA menjadi model dan laboratorium baru. Semangat dan nilai-nilai reformasi Protestan kini bersemi dalam tubuh umat Islam Indonesia. Umat Islam tumbuh menjadi komunitas yang relatif rasional, otonom, dan progresif.
Komando elite dan hierarki institusi politik-keagamaan mulai mengalami deligitimasi. Umat Islam mulai berpikir rasional dan kritis saat berhadapan dengan otoritas elite dan institusi keagamaan yang otoriter, lebih-lebih bila menyentuh politik. Meski fatwa politik diinstruksikan monolog, preferensi politik umat Islam dalam pemilu tetap disandarkan pada asas-asas kepatutan, rasionalitas, dan kehendak adanya arus perubahan.
Pemilu yang berlangsung relatif demokratis menjadi buah berseminya apa yang diidentifikasi sejumlah sarjana terkemuka di Barat sebagai kebangkitan Muslim- muslim Luther di dunia Islam (Eicklemen 1993, 1998; Fyzee 1963; Kurzman 2003).
Inilah noktah baru kita. Pemilu berlangsung relatif demokratis, justru dari Indonesia. Minimal, ikut menggugurkan stereotip negatif sejumlah ilmuwan terkenal dunia seperti Huntington dan Bernard Lewis yang melulu skeptis terhadap kemungkinan tumbuhnya gelombang demokratisasi dari dunia Islam. Apalagi, kita malah menyaksikan bersemi dan tumbuhnya umat Islam yang relatif rasional, otonom, dan moderat dalam politik dan keagamaan. Kecenderungan progresif ini, pertama, tentu mengonfirmasi kebenaran tesis Alfred Stepan (2000:50) yang berkesimpulan, identitas Muslim Indonesia sering berwatak moderat, sinkretis, dan pluralis. Kedua, kian membenarkan temuan penting Saiful Mujani bersama Bill Liddle, (Journal of Democracy, Vol 15, No 1, 2004), tentang terjadinya apa yang disebut the political moderation of Indonesian Islam.
MODERASI politik umat Islam menandakan dua sukses sekaligus, sukses proses modernisasi dalam mencerdaskan umat Islam, termasuk kecerdasan dalam menentukan pilihan suara politiknya dan mempercepat mobilitas vertikal; dan sukses proyek desakralisasi partai Islam di kalangan pembaru Muslim. Proses mistifikasi politik yang dipaksakan merasuk ke pikiran dan kesadaran umat Islam mulai terkikis dengan proyek demistifikasi dan desakralisasi: pengembalian yang sakral sebagai sakral, dan yang profan sebagai profan. Kita lalu mengandaikan pola cita-cita, partisipasi, dan pilihan politik umat yang lebih plural, rasional, dan independen. Jika moto utama gelombang pencerahan abad ke-18 di Eropa didasarkan pada diktum Immanuel Kant (1955:286) keberanian untuk menggunakan nalar-rasio Anda sendiri, maka preferensi pilihan politik umat Islam Indonesia juga didasarkan pada keberanian berpikir sesuai dengan nalar-rasionalnya di tengah cengkeraman elite dan otoritas politik-keagamaan yang subversif.
Keberanian berpikir rasional dan menjadi individu yang otonom inilah yang ikut memberi kontribusi terciptanya ruang-ruang publik baru. Umat mulai tercerahkan secara politik, bahkan bebas melakukan transaksi politik apa saja, justru dengan terlibat secara sosial dan politik dalam ruang-ruang publik baru.
Filsuf sosial Jerman, Jurgen Habermas, menyebutnya kebangkitan ruang-ruang publik, maksudnya di Barat. Studi Habermas atas masyarakat Eropa abad XVIII menekankan, ruang-ruang publik, seperti kedai kopi, klub baca, jurnal, dan lainnya, amat menciptakan kultur partisipasi politik yang terbuka dan egaliter. Muslim Luther ternyata tumbuh di Indonesia dengan menempati garda depan transaksi ruang publik dan kultur partisipasi politik yang terbuka dan egaliter.
Sukidi Mulyadi Mahasiswa Teologi di Harvard
University, Cambridge, Amerika Serikat
(Red- Penulis adalah alumni MAN Yogyakarta 1 /1993) |
|
|
|
|
|
| Daftar Milis |
| Untuk mendaftarkan diri menjadi anggota mailing list, kirimkan email kosong ke alamat subscribe-alumni-manyk1@yahoogroups.com |
|
|
|
|
|
